PEMILU: Info Pemilihan Umum KPU PILPRES 2024

Istana menghormati putusan MK yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah mulai 2029, dengan jeda waktu enam bulan antara keduanya.

DPR bersama partai politik akan membahas putusan MK tentang pemisahan penyelenggaraan Pemilu nasional dengan daerah, sebuah perubahan yang akan dimulai pada 2029.

Mahkamah Konstitusi mengubah format pemilu menjadi terpisah mulai 2029; keputusan ini dibahas DPR yang akan menyikapi melalui rapat tertutup.

Putusan MK tentang pemisahan waktu pemilu nasional dan daerah disambut oleh KPU karena akan meringankan beban kerja mereka dalam penyelenggaraan pemilu.

Mahkamah Konstitusi menilai, pemilu nasional dan daerah yang dilakukan bersamaan menimbulkan sejumlah persoalan.

Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam deklarasi kemenangannya menyerukan bahwa negaranya tidak akan mengalah pada Amerika Serikat dalam perang tarif Presiden Donald Trump.

Peneliti Themis Indonesia Feri Amsari mendorong revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dia menilai ini penting terkait independensi penyelenggara Pemilu.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menargetkan partainya akan berada di posisi empat besar pada Pemilu 2029 dengan mengharmonisasikan gerak seluruh kader.

Artis seperti Reza Arap, Nessie Judge, dan Prilly Latuconsina membantah terlibat dalam dukungan pemilu terhadap pasangan Prabowo - Gibran. Hal ini menanggapi boikot yang ramai di media sosial.

Hanya kurang satu dekade, demokrasi Indonesia bergeser menjadi sistem yang bersifat prosedural.

Gugum Ridho Putra terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2025–2030. Ia terpilih mengalahkan Afriansyah Noor pada Muktamar VI yang berlangsung di Denpasar,

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan fluktuasi penerimaan negara pada 2024, yang tidak mencapai target tapi menunjukkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya, dan adanya defisit APBN.

Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani UU No. 151 Tahun 2024 yang mengubah nomenklatur DKI Jakarta menjadi DKJ, berlaku paska-Pilkada 2024.

Pilkada serentak baru saja berlangsung. Demokrasi elektoral yang berjalan selama ini baru sanggup menjamin hak-hak sipil-politik, namun belum mampu mengaitkannya dengan upaya pencapaian kesejahteraan.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut pencucian uang terbesar di dunia terjadi saat berlangsungnya Pileg dan Pilpres di Indonesia.