KPK: Berita KPK - UU Tipikor - Lelang Hari Ini - OTT KPK

Berulangnya kasus korupsi sumber daya alam seharusnya menjadi cermin bagi arah pembangunan nasional.

KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa dengan barang bukti Rp2,6 miliar.

KPK menetapkan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai Rp 2,25 miliar sejak 2019, dengan dua orang lain turut diduga terlibat.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, Prasetyo Hadi, mengungkapkan s sikap resmi partai soal operasi tangkap tangan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai salah satu tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pati Sudewo yang diduga terlibat dalam kasus pengisian jabatan di tingkat desa.

KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam operasi tangkap tangan yang diduga terkait fee proyek dan dana CSR, dengan barang bukti uang ratusan juta rupiah.

KPK menangkap Wali Kota Madiun dan Bupati Pati karena dugaan kasus korupsi, menyoroti maraknya kasus korupsi kepala daerah di awal pemerintahan baru.

KPK menangkap Bupati Pati Sudewo yang diduga terlibat kasus korupsi terkait pengisian jabatan seperti Kepala Urusan dan Sekretaris Desa di tingkat pemerintahan desa.

Bupati Pati Sudewo yang baru ditangkap tangan KPK sempat memicu kontroversi lewat rencana kebijakannya menaikkan tarif PBB yang memantik kemarahan warga hingga menggelar demonstrasi besar-besaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menangkap 15 orang dalam rangkaian operasi tangkap tangan di Kota Madiun hari ini, Senin (19/1). Dua dari 15 orang tersebut merupakan kepala daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah menangkap Bupati Pati Sudewo (SDW) dalam rangkaian operasi tangkap tangan ketiga pada 2026.

KPK mengungkapkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun Maidi terkait dengan dugaan korupsi terkait proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR).

KLH diminta menggandeng KPK untuk menelusuri pelanggaran pidana oleh Toba Pulp Lestari. Pegiat lingkungan menemukan penebangan pohon di kawasan bernilai konservasi tinggi yang harusnya dilindungi.

DJP Kemenkeu buka suara usai penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantornya.