DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini

Penggantian Gubernur Bank Indonesia (BI) harus melalui persetujuan DPR berdasarkan nama calon yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.

KPK mengungkap dugaan anggota DPR Anwar Sadad menerima suap Rp 6,9 miliar dari pihak swasta melalui stafnya saat menjabat di DPRD Jatim.

Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka meminta aparat penegak hukum memperkuat kerja sama dengan Malaysia dalam mengusut dugaan fraud startup akuakultur eFishery.

Artikel menganalisis dinamika kritik publik dan mengingatkan momentum krusial penyusunan Anggaran RAPBN 2027 sebagai fokus utama untuk akuntabilitas negara.

DPR mempertimbangkan usulan transparansi biaya politik dalam Pilkada, menekankan pentingnya calon kepala daerah mengumumkan aliran dana kampanye kepada publik.

DPR melalui Komisi II mulai menggodok Revisi UU Pemilu dengan melakukan safari masukan ke partai politik di luar parlemen dan organisasi pemerhati pemilu.

Meski memasuki masa Reses DPR mulai 22 Juni, sebagian legislator tetap akan membahas lima rancangan undang-undang yang terdiri dari dua aturan baru dan tiga revisi.

RUU PFII, antara lain mengatur kedudukan, kegiatan usaha yang bisa diselenggarakan, hingga insentif pajak bagi investor yang akan menanamkan modal di hub keuangan ini. 

DPR menegaskan UU Penerbangan mewajibkan Kemenhub mengevaluasi secara berkala besaran kompensasi bagi penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan.

Pemerintah dan Komisi XI DPR sepakat membawa RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia ke Rapat Paripurna untuk pengesahan, setelah disusun dalam 10 bab dan 73 pasal.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan ketentuan dalam UU APBN 2026 mengatur penempatan SAL harus mendapat persetujuan DPR.

Dengan menyerahkan pengelolaan operasional ke PT KAI, DPR menilai pemerintah dapat memusatkan perhatian pada pengembangan jaringan kereta api nasional, termasuk reaktivasi jalur yang tidak beroperasi

DPR menyatakan Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum akan diterbitkan bulan ini

Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan penerbitan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terbit tahun ini.

Muncul wacana Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menggunakan hak angket terhadap penanganan perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah.