Berita Airlangga Hartarto Hari Ini - Kabar Terbaru dan Terkini

Pemerintah mematangkan rencana pembangunan International Financial Center (IFC) di Bali dengan payung hukum berupa undang-undang sebagai langkah awal persiapannya.

Cadangan devisa (cadev) Indonesia pada akhir Mei 2026 tercatat turun menjadi US$ 144,9 miliar.

AS melalui USTR berencana mengabulkan 18 permohonan Pengecualian Tarif untuk ekspor Indonesia, yang akan menurunkan biaya dan meningkatkan daya saing di pasar AS.

Ekspor bagi tiga komoditas strategis yakni kelapa sawit, batu bara, dan panduan besi sepenuhnya akan dilakukan melalui badan ekspor BUMN mulai 1 Januari 2027.

Pemerintah tengah mempersiapkan pembelaan berkaitan dengan proses investigasi Section 301 oleh Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Saat biaya logistik masih jadi kendala, ALFI CONVEX 2026 bakal digelar untuk mencari solusinya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun memberi dukungan.

Secara lebih lengkap, berikut rincian profil Airlangga Hartarto:

Airlangga mengatakan, perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa kondisi makro dan fundamental perekonomian nasional cukup kuat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini IHSG anjlok 8% akan rebound karena pondasi ekonomi kuat, meski dipicu sentimen perubahan metodologi MSCI.

Wacana pembentukan BUMN tekstil menuai pro dan kontra. Beberapa kalangan menilai itu tidak memiliki urgensi. Sementara yang lainnya menganggap rencana itu bisa memberi napas baru bagi industri TPT.

Meskipun defisit APBN hampir 3%, Airlangga Hartarto yakin minat investor tak terpengaruh.

Pemerintah kaji work from mall yang akan diterapkan secara bertahap.

Kesepakatan tarif RI-AS mundur ke Januari 2026, dokumennya akan diteken Prabowo dan Trump setelah finalisasi teknis.

Salah stau syarat bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah mendapatkann persetujuan dari semua anggota, termasuk Israel.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal penerbitan revisi Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan untuk UMP 2026 akan dalam waktu dekat karena prosesnya hampir selesai.