DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini

Rekening Botok akan segera dibuka setelah DPR menginstruksikan Polda Metro Jaya dan Bank Mandiri untuk mencabut penundaan transaksi, mendukung penyampaian aspirasi.

Destry menyampaikan sejumlah inisiatif strategis yang akan menjadi fokus kebijakan BI jika terpilih sebagai Gubernur BI definitif dalam proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui M. Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) untuk periode 2026-2031.

DPR beralasan fit and proper test Destry Damayanti dilakukan pekan depan karena dilakukan pembahasan di internal Komisi XI terlebih dahulu.

Kunjungan DPR dan Menkeu Purbaya sekaligus untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.

DPR mulai memproses pergantian Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

RUU Pemilu akan dibahas secara terbatas dalam rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah pekan depan lantaran Panitia Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum akan terbentuk pada Oktober 20

Menurut DPR kebutuhan untuk memberikan ruang bagi diaspora juga muncul karena sebagian warga Indonesia yang lama tinggal di luar negeri memiliki potensi untuk menyumbangkan pemikirannya untuk RI.

DPR membahas 43 RUU termasuk RUU Perampasan Aset yang masih terbuka masukan publik, dengan target penyelesaian tahun ini untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

Pansus RUU Daerah Kepulauan mematangkan skema Dana Khusus Kepulauan sekaligus memastikan pembangunan tetap melindungi hak masyarakat lokal dan adat.

DPR meminta penegak hukum menangani kasus temuan senjata di sekolah secara profesional dan transparan dengan tetap mengedepankan keselamatan peserta didik.

DPR mendorong pemerintah memperkuat otonomi daerah melalui kebijakan anggaran dan perubahan postur APBN, bukan hanya regulasi, untuk memberikan kewenangan lebih besar.

DPR berencana membentuk lembaga khusus untuk mengelola Perampasan Aset guna menghindari tumpang tindih wewenang di antara KPK, Kejagung, dan Kemenkeu.

Wakil Ketua Komisi III DPR menyatakan tidak ada Surpres untuk mengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan menilai isu pergantian muncul karena masa jabatannya yang sudah lama.

Penggantian Gubernur Bank Indonesia (BI) harus melalui persetujuan DPR berdasarkan nama calon yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.