DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini

Komisi III DPR mendesak Polri untuk mengusut tuntas kasus Andrie Yunus secara cepat dan profesional serta menangkap semua pelaku yang terlibat dalam aksi penyiraman air keras.

Prinsip Politik Luar Negeri bebas-aktif Indonesia harus dijaga melalui mekanisme pengawasan yang kuat oleh DPR, bukan sekadar slogan, terutama menyikapi kebijakan terkini.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendorong agar pemerintah tetap menyelenggarakan ibadah haji tahun ini.

Puan Maharani mengatakan semua partai politik telah memulai pembicaraan terkait Revisi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Badan Anggaran DPR menilai program prioritas Prabowo yang anggarannya bisa dialihkan dengan skema tahun jamak adalah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menilai pemerintah tidak perlu melakukan reaksi cepat terhadap lonjakan harga minyak mentah akibat perang di Timur Tengah.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad menargetkan penerbitan lima undang-undang pada tahun ini.

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memilih Friderica Widyasari Dewi menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–203.

Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (11/3).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan DPR akan membahas isu perlindungan data masyarakat dalam perjanjian transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan proses ratifikasi Perjanjian Dagang ATR dengan AS belum pasti rampung tahun ini karena DPR masih menunggu dokumen final dari pemerintah untuk diverifikasi.

DPR akan memilih lima dari sepuluh calon Komisioner OJK dalam proses fit and proper test untuk memberikan kepastian bagi pelaku pasar keuangan.

Komisi III DPR Habiburokhman mendorong Polisi Daerah Jawa Tengah untuk menahan Ketua Koperasi Bahana Lintas Nusantara Nicholas Nyoto Prasetyo

Badan Legislasi DPR ungkap pasal perselisihan kerja masih jadi tantangan dalam RUU PPRT, yang bertujuan menaikkan martabat pekerja rumah tangga lewat hubungan hukum yang jelas.

Jala PRT mendorong RUU PPRT segera disahkan tahun ini setelah pembahasan selama 22 tahun, dengan target DPR menjadi inisiator pada April 2026.