DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini

Seluruh direktur utama bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/7).

Mahkamah Konstitusi (MK) menginstruksikan agar Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus mengatur tentang dana pensiun.

Pembahasan RUU KKS atau Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber kembali bergulir setelah pemerintah menerima Daftar Inventarisasi Masalah dari DPR.

Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini mendorong audit Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) imbas sejumlah masalah dalam industri, seperti ketimpangan distribusi air di Bogor.

Revisi UU PPSK yang disahkan pemerintah dan DPR pada bulan ini dinilai berpotensi memicul sejumlah dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia

Hasil evaluasi dan rekomendasi DPR terhadap kinerja BI, LPS, dan OJK bersifat mengikat atau ditindaklanjuti. 

DPR menjanjikan pencabutan status tersangka terhadap 16 Mahasiswa Trisakti dalam waktu seminggu, menyusul audiensi dengan demonstran yang juga menyampaikan tuntutan Tritura.

Mahasiswa Universitas Trisakti berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/6) dengan membawa "Tiga Tuntutan Rakyat" sebagai respon terhadap persoalan yang dialami negara.

Komisi IX DPR menggelar rapat dengar pendapat tertutup dengan Badan Gizi Nasional untuk membahas Anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2027 yang dihadiri 35 anggotanya.

Sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus wakil rakyat dari daerah pemilihan Pulau Lombok, Sari meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus pembakaran santri secara tuntas dan transparan.

Koalisi masyarakat sipil menilai proses RUU Polri terburu-buru, tidak transparan, dan gagal memenuhi partisipasi publik bermakna, sementara DPR beralah proses sudah maksimal.

Revisi UU Kepolisian resmi disahkan DPR setelah pembahasan intensif Panja RUU Polri selama dua pekan yang melibatkan ratusan masukan dan 12 RDPU.

DPR menyetujui klausul penugasan polisi aktif di jabatan sipil luar Polri, seperti BIN, yang akan diatur dalam Revisi UU Kepolisian dan Peraturan Pemerintah.

Selain penguatan evaluasi kelembagaan, revisi UU P2SK turut memperluas mandat BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah menyerahkan 112 Daftar Inventarisasi Masalah untuk Revisi UU Kepolisian, dengan fokus pembahasan pada 40 DIM dan target pengesahan tahun ini.