KORUPSI: Berita Korupsi di Indonesia Terkini - Kasus Korupsi

Wakil Ketua DPR Dasco menyatakan RUU Perampasan Aset disempurnakan dan hanya akan fokus merampas aset terpidana korupsi, dengan target disahkan sebelum akhir 2026.

DPR didesak mengesahkan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026. Sejumlah pasal mengandung potensi masalah

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berdemonstrasi menuntut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset dan implementasi hukuman mati bagi terpidana koruptor.

Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintah bergerak cepat menangani bencana di Aceh dan NTT. Ia juga menyinggung sumber dana negara untuk mengerahkan kekuatan besar.

Rektor, Wakil Rektor, dan Kepala Bagian Akademik Unsoed masuk daftar tersangka.

Rektor Unsoed dkk ditangkap KPK karena diduga menerima suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan tidak memahami dakwaan terhadap dirinya. Yaqut menilai seluruh dakwaan tersebut hanya berdasarkan asumsi karena dia tak terbukti menerima uang korupsi.

KPK menemukan aliran dana fee percepatan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 ke seorang anggota DPR.

Mahkamah Agung (MA) menyatakan kerugian negara dalam kasus korupsi tata kelola timah bukan Rp 300 triliun, tapi hanya Rp 28,93 triliun.

KPK menangkap 16 kepala daerah dalam setahun akibat kasus korupsi dengan modus pemerasan dan suap, yang didorong oleh tingginya biaya politik pemilu.

Presiden Prabowo Subianto merasa prihatin atas banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus dugaan korupsi.

Don Ritto memperkirakan kasus TPPU dalam tiga perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, bakal menghadapi proses praperadilan.

Mantan Wakil KPK Amien Sunaryadi menyebut strategi pemberantasan korupsi yang fokus pada kerugian keuangan negara adalah keliru dan diprediksi akan tetap gagal hingga 2025.

Pertemuan Dasco dengan para tokoh antikorupsi tersebut membahas langkah-langkah pencegahan korupsi hingga masukan untuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Yusril menjelaskan alasan Kejaksaan Agung tidak menahan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.