Berita MK Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

MK membatalkan ketentuan HGU hingga 190 tahun di IKN, memberikan dampak campuran termasuk mengurangi ketertarikan investor namun meningkatkan kepastian hukum dan potensi keadilan.

Arsul Sani, Hakim Konstitusi, membantah tudingan ijazah palsu dengan menunjukkan dokumen pendidikan asli dan foto wisuda saat konferensi pers di Mahkamah Konstitusi.

Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi melaporkan hakim MK Arsul Sani terkait dugaan ijazah palsu, meminta MKD DPR untuk mendalami uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR.

Arsul Sani, hakim MK baru, diadukan terkait tuduhan pemalsuan ijazah doktoral. Ia telah membantah klaim ini dan menunjukkan bukti ijazah doktoralnya dari Polandia.

MK menolak permohonan perubahan masa jabatan Kapolri yang diajukan Cindy Allyssa dan Syamsul Jahidin, mempertahankan posisi kualifikasi karier profesional Kapolri tidak selevel dengan

MK memutuskan bahwa polisi aktif harus mengundurkan diri atau pensiun sebelum dapat menduduki jabatan sipil di luar kepolisian, mengakhiri kerancuan dalam penugasan yang dibuat oleh Kapolri.

Seorang PNS bernama Muhamad Anugrah Firmansyah mengajukan 'judicial review' terhadap UU Perkawinan, memprotes keabsahan pencatatan perkawinan antar-agama di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi merubah ketentuan perlindungan jaksa di Indonesia, menjadikan penangkapan oleh aparat penegak hukum lebih mudah tanpa izin Jaksa Agung kecuali dalam kondisi tertentu

MK memutuskan masyarakat adat tidak memerlukan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, jika ingin berkebun di kawasan hutan, sepanjang tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Mahkamah Konstitusi memutuskan pembentukan lembaga independen sebagai pengawas merit ASN untuk menggantikan sistem pengawasan sebelumnya yang telah dibubarkan.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Kejaksaan, mengatur ketentuan untuk pengecualian penggeledahan atau penangkapan Jaksa dengan aturan yang lebih spesifik.

MK menolak permohonan Partai Buruh terkait uji materi ambang batas parlemen yang diatur dalam UU Pemilu karena DPR belum melakukan perubahan

MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk membentuk lembaga independen guna mengawasi penerapan sistem merit ASN, yang harus terwujud maksimal dua tahun setelah putusan ini.

Dua warga negara mengajukan gugatan terhadap UU Kepolisian ke MK usai mendapatkan ancaman dari seorang aparat kepolisian yang diduga menyalahgunakan kewenangannya.

Advokat Komardin mengajukan uji materiil terhadap beberapa pasal UU Keterbukaan Informasi Publik ke MK, merujuk pada multitafsir status ijazah sebagai dokumen rahasia dan implikasinya pada kegaduhan p