KPK: Berita KPK - UU Tipikor - Lelang Hari Ini - OTT KPK

KPK menduga aliran dana dari PT Bara Kumala Sakti ke anggota DPRD DKI Bebizie bukan honor menyanyi, melainkan terkait dugaan korupsi yang sedang diselidiki.

KPK menemukan aliran dana fee percepatan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 ke seorang anggota DPR.

Kuasa hukum Gus Yaqut mempertanyakan proses penyidikan KPK dalam kasus korupsi kuota haji 2024, menyoroti minimnya pemeriksaan terhadap saksi kunci dari Pansus DPR.

KPK menangkap 16 kepala daerah dalam setahun akibat kasus korupsi dengan modus pemerasan dan suap, yang didorong oleh tingginya biaya politik pemilu.

Anggota Polri bernama Setya Budi Dias menjadi tersangka usai kedapatan mencoba memeras Bupati Pemalang untuk menghentikan penyelidikan kasus di KPK

KPK telah menangkap 12 kepala daerah sepanjang 2026 lewat operasi tangkap tangan, menyoroti tingginya biaya politik dan mendorong rencana revisi UU Pemilu.

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring dalam OTT ke-18 KPK tahun ini. Bekas pegawai pelat merah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Anom merupakan yang ke-18 selama 2026.

Kejaksaan Agung mengungkap alasan menahan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Rutan KPK, bukan Rutan Adhyaksa, usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan TPPU.

Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah resmi menunjuk eks jubir KPK Febri Diansyah sebagai kuasa hukum setelah Hotman Paris mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

KPK mengungkap dugaan anggota DPR Anwar Sadad menerima suap Rp 6,9 miliar dari pihak swasta melalui stafnya saat menjabat di DPRD Jatim.

Amien Sunaryadi menyatakan Klausul Kerugian Negara dalam KUHP sudah tidak relevan dan tidak efektif untuk pemberantasan korupsi, sehingga mendesak adanya revisi undang-undang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah menetapkan seorang tersangka dari pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Di tengah polemik pengadaan kipas angin Kopdes Merah Putih Rp 1,8 triliun, KPK mengingatkan berbagai celah korupsi yang harus diantisipasi sejak tahap perencanaan.

Tingginya biaya politik dinilai KPK menjadi salah satu pemicu korupsi kepala daerah. Salah satu solusi yang diusulkan ialah negara membiayai alat peraga kampanye.