Ini Bonus Bagi Demokrasi
KATADATA ? SEJARAH PNPM Perdesaan tak bisa dilepaskan dari sosok Boediono. Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada ini ikut membidani kelahirannya pada 1998, saat menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional di era pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Proyek nasional yang awalnya bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini disiapkannya bersama Bank Dunia untuk mengatasi ledakan kemiskinan sebagai imbas dari krisis moneter.
Setelah program ini lahir, ia absen cukup lama. Sebab, setahun kemudian ia digantikan oleh Kwik Kian Gie ketika pemerintahan berpindah ke tangan Presiden Abdurrahman Wahid. Saat kembali masuk kabinet pada 2001 di era Presiden Megawati Soekarnoputri, posisinya sebagai Menteri Keuangan menggantikan Rizal Ramli pun mengharuskannya fokus pada upaya memperkuat rupiah dan menjinakkan inflasi. Berkat keberhasilannya, ia dijuluki Majalah Businessweek sebagai burung pemangsa inflasi, a hawk of inflation.
Ia baru kembali bisa berkonsentrasi pada pengembangan PNPM, ketika didapuk menjadi Menteri Koordinator Perekonomian oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir 2005, hingga kini menjabat Wakil Presiden. Melihat rekam-jejaknya yang panjang, tak mengherankan Boediono fasih memaparkan liku-liku perjalanan 15 tahun PNPM dalam wawancara khusus dengan tim KATADATA di kediaman resminya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, akhir Mei lalu.
Bagaimana dasar pemikiran pembentukan PPK?
PPK diluncurkan pada 1998, ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Saya waktu itu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Program ini pertama kali diluncurkan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian menggelinding dan dilakukan di kecamatan-kecamatan lain. Jumlahnya tidak besar, tapi terus membesar. Di masa krisis, kita membutuhkan respon cepat terhadap penurunan kesejahteraan yang mendadak. Krisis menyebabkan pemutusan hubungan kerja, anak putus sekolah, dan kemacetan pelayanan kesehatan.
Bagaimana bentuknya?
Pada dasarnya, program ini dibuat untuk membuka ruang bagi komunitas dalam menyampaikan apa yang dibutuhkan. Pelaksanaannya langsung dari pusat ke kecamatan dan pertanggungjawabannya pun cepat. Sehingga tidak perlu bertele-tele, seperti dalam proyek-proyek biasa dari APBN.
