Jokowi Diminta Tetap Komitmen Lanjutkan Hilirisasi Mineral
KATADATA ? Kementerian ESDM berharap pemerintahan Joko Widodo tetap berkomitmen untuk melanjutkan program hilirisasi sektor mineral dan batubara.
?Saya melihat pasangan presiden terpilih ini jelas dalam visi dan misinya saat debat kandidat, berkomitmen menjalankan program hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah,? kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar di Jakarta, Selasa (23/9).
Program hilirisasi merupakan amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam UU tersebut, strategi hilirisasi dilakukan dengan mendekatkan lokasi pabrik pengolahan dan pemurnian dengan sumber bahan baku.
Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Poltak Sitanggang menilai, kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini tidak sejalan dengan usaha mengakomodasi terjadinya hilirisasi. Hal ini, kata dia, yang akan menjadi tantangan bagi pemerintahan baru.
Persoalannya, ketika pengusaha sudah setuju untuk membangun pabrik pemurnian (smelter), tapi pemerintah tidak mengakomodasinya dengan membangun infrastruktur.
?Kenyataannya sekarang, kebutuhan konsumsi listrik nasional saja kurang 6.000 megawatt per tahun. Apalagi memenuhi kebutuhan listrik untuk smelter,? katanya.
Di sisi lain, kata Poltak, di tengah upaya untuk menerapkan kebijakan hilirisasi, tapi perusahaan asing seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara memperoleh izin ekspor dari pemerintah. Alasannya supaya tidak mengganggu kinerja neraca perdagangan.
?Jadi diselesaikan dengan MoU (kesepakatan), padahal undang-undangnya ada. Hal ini menimbulkan ketidakpastian baru bagi pengusaha,? katanya.
