Kesenjangan Pendapatan Jadi Persoalan Serius Jokowi
KATADATA ? Kesenjangan pendapatan yang makin tinggi menjadi salah satu persoalan yang mesti dibenahi administrasi Joko Widodo (Jokowi).
Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat lebih dari 90 persen responden yang disurveinya berpandangan terjadi ketidakmerataan pendapatan di Indonesia. Dari survei itu diketahui, seperlima penduduk yang berada dalam kelompok teratas menguasai 47,9 persen pendapatan nasional. Sementara 40 persen penduduk bawah hanya 17,3 persen.
Meski demikian, mayoritas masyarakat tidak memimpikan suasana sama rata sama rasa. Mereka hanya ingin terjadi redistribusi pendapatan, yakni kelompok termiskin mendapatkan proporsi yang lebih besar dari sekarang.
Menurut Kuskridho Ambardi, Direktur Eksekutif LSI, mereka menginginkan seperlima kelompok pertama turun menjadi 20 persen, sedangkan dua perlima kelompok terbawah naik menjadi 29,1 persen.
?Alasan mereka menerima perbedaan pendapatan adalah jika harga kebutuhan pokok terjangkau untuk semua orang. Sebanyak 23,6 persen responden menyatakan ini,? kata dia di Jakarta, Senin (1/9).
Dari hasil survei juga diketahui, mayoritas responden berharap pemerintahan baru dapat mengurangi kesenjangan. Caranya dengan menciptakan lapangan kerja, perlindungan kepada kelompok rentan, pendidikan dan kesehatan gratis, pemberantasan korupsi, dan bantuan model untuk usaha kecil.
Akan tetapi, mereka tidak terlalu menginginkan pemberian uang kepada kelompok miskin, pemerataan aset, atau kenaikan pajak kelompok kaya.
?Sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih memerlukan pekerjaan dan bukan belas kasihan atau iming-iming yang memanjakan. Bagi mereka, perlindungan sosial lebih tepat diberikan kepada kelompok miskin dan rentan,? tutur Kuskridho.
(Baca: Tujuan Ekonomi SBY Ciptakan Kelas Menengah Baru)
