Menkeu: Jokowi Bisa Ubah RAPBN 2015
KATADATA ? Pemerintah memastikan akan memberikan ruang bagi presiden terpilih Joko Widodo untuk memasukkan programnya dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, RAPBN yang disusunnya masih bersifat dasar (baseline) yang masih bisa ditambah atau dikurangi. ?Bisa menerima program yang akan dilaksanakan pemerintah baru,? kata dia dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin (1/9).
Armida Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, mengatakan pihaknya akan memetakan program-program yang dimasukkan dalam RAPBN 2015. Dari pemetaan tersebut, presiden terpilih dapat menyesuaikan visi dan misinya ke dalam RAPBN tersebut.
?Seperti di bidang kesehatan, pendidikan, energi, dan infrastruktur,? tuturnya.
Kepala Bappenas mengatakan, pemerintah tidak memasukkan program baru ke dalam RAPBN. Adapun yang disiapkan adalah program-program konversi yang menjadi program unggulan Jokowi.
?Misalkan ada beberapa program prioritas presiden terpilih, kami sudah siap dengan persandingannya. Misalnya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Dana Desa,? kata dia.
Dia mencontohkan, misalkan program pemerintah saat ini di bidang pendidikan yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM), kemudian disandingkan dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Alhasil, bisa saja program BSM dialihkan ke program KIP.
Program lain yang juga disiapkan Bappenas yaitu Dana Desa yang merupakan konversi dari program pemerintahan saat ini yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Namun, Armida belum bisa mengemukan program program Jokowi yang tidak sesuai dan tidak bisa dimasukkan dalam RAPBN 2015. Menurut dia, hal itu akan diputuskan dalam rapat Panitia Kerja.
