PDI-P Terpecah Soal Rencana Jokowi Menaikkan Harga BBM
KATADATA ? Rencana presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM bersubsidi menuai perdebatan di kalangan pengurus dan politisi PDI-P. Padahal Jokowi merupakan kader PDIP yang juga diusulkan menjadi presiden oleh partai tersebut.
Berdasarkan usulan dari Tim Transisinya, Jokowi berencana mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan menaikkan harga. Rencananya kenaikkan harga tersebut berkisar Rp 500-3.000 per liter BBM bersubsidi. Bahkan wakil presidennya, Jusuf Kalla, mengaku akan segera menaikkan harga BBM bersubsidi usai pergantian pemerintahan.
Beberapa pengurus PDI-P yang terlibat dalam Tim Transisi Jokowi-JK mendukung rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, tapi pengurus lainnya menolak. Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Hasto Kristiyanto, menjelaskan kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan langkah yang layak dilakukan dilihat dari sisi efektivitas dan ketahanan anggaran negara.
Bahkan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parreira mengatakan pernyataan Jokowi yang merencanakan kenaikkan harga BBM bersubsidi sudah merupakan keputusan partai. "Ya kalau Pak Jokowi sudah berbicara itu, itulah suara PDI Perjuangan," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parreira Seperti dikutip Detik.com, Jumat (29/8).
(Baca: Bumerang BBM Bagi PDIP)
Meski demikian, politisi PDI-P yang menjadi anggota DPR, Hendrawan Supratikno dan Arif Budimanta mengatakan kenaikkan harga BBM merupakan pilihan yang paling terakhir diambil oleh partainya. Sementara politisi PDIP di DPR lainnya secara tegas menolak.
